HURU HARA UU KOPERASI

logo-koperasiBeberapa waktu yang lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa filosofi dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Dalam pembahasan tersebut banyak para pengamat koperasi menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 memuat pengertian koperasi yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Pengertian koperasi telah telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain. Akibatnya terjadi kerancuan yang mana di suatu sisi mereduksi hak dan kewajiban anggota namun disisi yang lain menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas.

Selain itu, pada bagian permodalan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 mengutamakan skema permodalan materiil dan finansial. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan oleh sesama anggota koperasi. Dengan mengesampingkan modal sosial dari anggota koperasi, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 telah membelokkan sistem permodalan koperasi dari yang seharusnya. Sedangkan permodalan koperasi merupakan bagian penting dan menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.

Pada sisi lain Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 juga telah mencederai filosofi koperasi. Undang-undang tersebut menjadikan koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas. Selain itu koperasi juga menjadi kehilangan roh konstitusionalnya sebagai salah satu pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

Dalam permohonan pengujian UU No.17 Tahun 2012, Para pemohon menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi dalam undang-undang tersebut telah mencabut roh kedaulatan rakyat. Selain itu juga mereka memberatkan adanya pelemahan koperasi dari segi demokrasi ekonomi, serta asas kekeluargaan dan kebersamaan yang dijamin konstitusi.

Dengan tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat pada UU No.17 Tahun 2012, maka untuk sementara waktu akan diberlakukan kembali Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan berlaku sampai dengan terbentuk undang-undang yang baru. Begitulah yang disampaikan oleh  Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan.

Meski UU No. 17 Tahun 2012 tidak jadi digunakan, namun semangat untuk menghadapi pasar bebas  harus terus dilanjutkan. Koperasi harus tetap siap menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang akan memberlakukan pasar tunggal. Bila bercermin dari kondisi sekarang ini dimana masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh koperasi di Indonesia, maka koperasi harus segera berbenah. Oleh karena itu, menjadi tuntutan bahwa koperasi di Indonesia harus bekerja lebih keras lagi supaya bisa siap menghadapi MEA 2015.

 

By. Kak Wahyu Cakep-Konsultan PLUT KUMKMDIY