syarat-badan-usaha-PT-CV

Bila kita ingin mendirikan usaha, maka sebaiknya perlu memperhatikan beberapa hal antara lain: jenis usaha, tujuan pendirian usaha, modal yang dimiliki, dokumen perizinan usaha, dan para pemegang saham. Dari kelima hal yang telah disebutkan, dokumen perizinan usaha merupakan salah satu yang paling penting dalam pendirian usaha. Izin usaha merupakan bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Tujuan dari perizinan usaha ini adalah memberikan pembinaan, arahan, serta pengawasan agar usaha bisa lebih tertib terutama dalam segi administratif. Adapun langkah dalam mengurus perizinan usaha, yaitu sebagai berikut:

1. Membuat akta perusahaan
Perusahaan yang berbadan hukum sangat mutlak adanya akta perusahaan. Biasanya akta ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, modal dasar, modal disetor, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, dan para komisaris.
2. Membuat Surat Keterangan Domisili Usaha.
Surat keterangan domisili usaha diperoleh dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan tersebut berdomisili. Masa berlaku surat ini adalah satu tahun dan bisa diperpanjang setiap tahunnya. Adapun persyartannya yaitu:
a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris
b. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) direktur utama
c. Fotokopi NPWP direktur utama
d. Membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan yang didaftarkan bukan merupakan usaha minimarket (I Komang Oko Berata, 2012: 8-9).
3. Mengurus NPWP perusahaan.
NPWP merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh setiap perusahaan. Adapun syarat untuk mendapatkan NPWP yaitu:
a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris
b. Fotokopi KTP direktur utama
c. Fotokopi surat keterangan domisili usaha
d. Fotokopi NPWP direktur utama (I Komang Oko Berata, 2012: 9)
Seluruh berkas persyaratan tersebut dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
4. Mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM.
Untuk mendapatkan ini, diperlukan salinan akta perusahaan dan Surat Keterangan Domisili.
5. Mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
SIUP merupakan bagian dari proses mendirikan perusahaan agar bisa beroperasi. Mengurus SIUP relatif sama di berbagai tempat. Adapun persyaratan untuk mendapatkan

    SIUP

adalah sebagai berikut:
a. Mengisi Formulir pengajuan SIUP dengan materai dan cap perusahaan
b. Fotokopi akta pendirian
c. Suurat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Akta Perusahaan
d. Surat Keterangan Domisili Usaha
e. Fotokopi KTP direktur utama
f. Fotokopi NPWP direktur utama
g. Fotokopi Izin Gangguan (HO) untuk usaha-usaha tertentu
h. Pas Foto direktur utama (berwarna dan berukuran 3×4 sebanyak 2 lembar)
i. Surat Kuasa bila pengurusan dikuasakan (dengan materai Rp6000) dan KTP yang diberi kuasa
6. Mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
TDP merupakan bagian dari proses mendirikan perusahaan. Persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah. Adapun persyaratan untuk mendapatkan TDP adalah sebagai berikut:
a. Mengisi Formulir pengajuan TDP dengan materai dan cap perusahaan
b. Fotocopi Akta Pendirian
c. Fotocopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Akta Perusahaan
d. Fotocopi Surat Keterangan Domisili Usaha
e. Fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
f. Fotocopi KTP direktur utama
g. Fotocopi NPWP direktur utama
h. Surat Kuasa bila pengurusan dikuasakan (dengan materai Rp6000) dan KTP yang diberi kuasa

SUMBER:
http://www.putra-putri-indonesia.com/mendirikan-perusahaan.html
I Komang Oko Berata. 2012. Panduan Praktis HRD & GA. Raih Asa Sukses: Depok

Red Novita Budi Kurniatri