YOGYAKARTA- Sudah hampir satu setengah tahun sejak diundangkan tanggal 30 Oktober 2012, minim sekali kami mendapatkan informasi tentang daftar koperasi yang telah melakukan penyesuaian terhadap undang-undang yang baru (UU No.17 Tahun 2012). Padahal pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM memberikan batas waktu toleransi untuk melakukan penyesuaian selama satu tahun. Berbagai program sosialisasi undang-undang sudah dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun Dekopin, namun hasilnya masih belum signifikan.

Sekedar memaparkan ulang beberapa perubahan di Undang-undang koperasi yang baru adalah:

  • Jenis koperasi ada empat, yaitu: koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam. Bagi koperasi yang sudah memiliki unit simpan pinjam harus memisahkan usaha simpan pinjamnya menjadi KSP (Koperasi Simpan Pinjam) dan hanya boleh melayani anggota koperasi. Ke depan pemerintah akan melakukan penjaminan simpanan anggota laiknya bank-bank konvensional, yaitu oleh LPS-KSP.
  • Simpanan Pokok berubah menjadi Setoran Pokok. Dahulu, sebelum menjadi anggota koperasi, diharuskan membayar simpanan pokok di awal, kemudian saat keanggotaan berakhir, simpanan pokok dikembalikan. Kini, simpanan pokok menjadi Setoran Pokok, yang mekanismenya sama akan tetapi tidak dikembalikan walau sudah tidak menjadi anggota karena setoran pokok menjadi modal (ekuitas) koperasi.
  • Simpanan Wajib diganti menjadi Sertifikat Modal Koperasi. Dahulu, setiap anggota diwajibkan setiap bulannya membayar simpanan wajib yang besarannya ditentukan di dalam anggaran dasar dan nantinya dikembalikan saat keanggotaan berakhir. Kini Simpanan Wajib ditiadakan dan diganti dengan Sertifikat Modal Koperasi (SMK), sehingga sistemnya mirip dengan Saham tanpa suara (tidak mempengaruhi jumlah suara karena prinsip koperasi yaitu “one man one vote”) serta dapat diperjual belikan antar anggota maupun dibeli oleh Koperasi itu sendiri.
  • Tentang Pengurus dan Pengawas di UU terbaru ini tidak jauh berbeda dari klausa UU lama. Yaitu Pengurus minimal 3 dan Pengawas minimal 3 orang dengan masa jabatan yang ditentukan. Akan tetapi kini Pengawas mempunyai wewenang khusus untuk memberhentikan Pengurus sementara yang dalam waktu 30 hari harus diadakan Rapat Anggota untuk memutuskan memberhentikan permanen sekaligus mendengar pembelaan Pengurus yang akan diberhentikan tersebut. (WS)