Koperasi seringkali disebut sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi karena di dalam sistem koperasi itu sistem produksi, distribusi dan konsumsi dikerjakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Disebut sesuai dengan konsep demokrasi ekonomi atau “economic solidarity” atau “socio-economic” karena koperasi sesungguhnya adalah merupakan basis perkumpulan orang (people base association) yang berbeda dengan perkumpulan modal (capital base association). Konsep demokrasi politik disatu sisi juga tidak boleh minus terhadap demokrasi ekonominya karena konsep pembangunan demokrasi yang demikian itu hanya akan melahirkan sistem plutokarkhi atau kekuasaan ditangan segelintir elit penguasa dan pengusaha yang jelas anti-demokrasi. Dalam pembangunan yang integral, koperasi juga memiliki dimensi yang luas menyangkut dimensi makro-ideologi, dimensi mikro-organisasi, sebagai gerakan perubahan sosial, dan juga wahana pengembangan individualita (kepribadian).

Koperasi juga dapat disebut sebagai sistem post-kapitalisme karena dimaksudkan untuk menggeser sistem perusahaan kuno pemerintah dan atau pribadi kedalam sistem perusahaan yang dapat dimiliki oleh masyarakat luas. Pada dasarnya, masyarakat kita selama ini sudah lama mengenal koperasi. Apakah itu di instansi-instansi pemerintahan/swasta perkotaan maupun di pedesaan dengan nama Koperasi Unit Desa (KUD). Betapa banyak yang punya pandangan miring tentang koperasi ini, tapi tidak sedikit yang sudah mendapatkan manfaat dari koperasi, terutama dari kegiatan simpan-pinjamnya. Menurut statistik Kementrian koperasi dan UKM tahun 2013, kurang lebih ada 200.000 jumlah koperasi dengan jumlah anggota sebanyak 36 juta orang yang tersebar diseluruh tanah air. Namun demikian pada kenyataanya, banyak sebetulnya diantara koperasi-koperasi tersebut yang sekadar papan nama, dan tidak bekerja sebagaimana mestinya organisasi demokratis yang dikelola secara profesional dari, oleh dan untuk anggota-anggotanya. Sekitar 70 persen koperasi kita tinggal papan nama, 23 persenya dalam posisi hidup segan mati tak mau dan hanya kurang lebih 7 persen yang benar-benar mandiri dan memberikan manfaat nyata pada anggotanya sebagai koperasi.

Ada beberapa persoalan strategis koperasi di Indonesi. Masalah-masalah strategis tersebut adalah meliputi persoalan internal organisasi koperasi sendiri maupun masalah eksternal lingkunganya.

Pertama, masih banyak masyarakat yang belum paham apa itu koperasi yang benar dan juga bagaimana sebetulnya cara mengembangkan koperasi yang baik. Hal ini dapat kita lihat dari minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan koperasi yang menyebabkan koperasi kurang dapat berkembang sebagaimana mestinya. Selain itu, hal ini dapat kita lihat juga dari masih banyaknya masyarakat kita yang menjadi korban penipuan dari koperasi-koperasi palsu.

Kedua, keunggulan sistem bisnis dan organisasi koperasi yang ada juga masih belum dikelola secara baik. Sebagaimana kita ketahui, sesungguhnya koperasi itu memiliki keunggulan sebagai sebuah sistem bisnis, karena pelanggan, pekerja maupun bisnis skala rumah tangga baik sebagai produsen maupun pemasar itu dapat menjadi pemilik dari perusahaan koperasi. Namun demikian, dikarenakan minimnya pengetahuan manajemen maupun keorganisasian koperasi, keunggulan ini tidak menjadi daya dorong bagi tumbuh dan berkembangnya koperasi di masyarakat. Koperasi yang ada selama ini juga masih belum banyak yang dikembangkan sebagai entitas bisnis profesional dan hanya dianggap sebagai usaha sambilan ketimbang sebagai kegiatan utama.

Ketiga, Koperasi itu masih dikategorikan sebagai usaha kecil yang harus dibina secara terus menerus. Usaha koperasi itu seakan-akan hanya menyangkut bisnis kecil-kecilan dan untuk itu selalu patut dapat pembinaan dan seringkali justru menjadi sub-ordinasi dari perusahaan lain seperti BUMN maupun perusahaan privat konglomerasi. Pembinaan koperasi yang salah dan menempatkan koperasi sebagai obyek penyaluran program pemerintah seringkali justru menghilangkan otonomi dan kemandiriannya sebagai sebuah organisasi dan perusahaan.

Keempat, Paradigma pembangunan yang ada masih menempatkan koperasi sebagai usaha yang tidak ada bedanya dengan perusahaan lain yang sekadar mencari keuntungan semata-mata. Koperasi sebagaimana disebutkan dalam prinsipnya adalah merupakan perusahaan yang terbuka bagi siapapun tanpa diskriminasi apapun dan bertujuan untuk meningkatakan kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat. Koperasi sebagaimana kita ketahui adalah merupakan salah satu bentuk perusahaan yang diakui sebagai badan hukum privat yang memiliki kekhasan bukan sebagai usaha untuk mencari keuntungan, namun berfungsi untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat baik dalam arti materiel maupun spirituil. Bahkan diakui oleh dunia bahwa koperasi itu berfungsi sebagai cara untuk mempertinggi modal sosial dan proses integrasi sosial dimana menempatkan visi kemanusiaan sebagai yang sentral.

Berangkat dari persoalan strategis tersebut diatas, maka ada beberapa strategi program penting yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka untuk mengembangkan koperasi sebagai berikut : 1. Melakukan revitalisasi koperasi dalam bentuk penertiban koperasi dengan cara mencabut badan hukum koperasi yang tinggal papan nama dan juga koperasi-koperasi palsu, yaitu koperasi yang berbadan hukum koperasi namun bergerak sebagai usaha bisnis pribadi dan bahkan sebagai usaha rentenir yang menjerat masyarakat 2. Melakukan upaya transformasi manajemen koperasi dengan paradigma pengembangan koperasi yang terbuka bagi siapapun dan konsolidasi peningkatan profesionalisme manajemen melalui program konsultasi dan pendidikan koperasi yang modern dan berparadigma otonom dan mandiri 3. Memberikan prioritas usaha koperasi terutama dalam pengembangan bisnis-bisnis yang terkait dengan sumber daya alam seperti pertambangan, hutan, perikanan, dan lain sebagainya serta distribusi barang-barang publik seperti pupuk, sembako dan lain sebagainya dan juga layanan publik seperti transportasi, rumah sakit, bahkan sekolah-sekolah. 4. Memberikan kebijakan insentif pajak bagi koperasi-koperasi yang telah benar-benar menjalankan fungsi distribusi pendapatan bagi masyarakat 5. Memperkuat basis usaha-usaha industri rumah tangga dalam model pengembangan jaringan pertokoan modern milik warga/pemilik toko-toko tradisional, koperasi-koperasi produksi, koperasi-koperasi pekerja (worker co-ops), dan lain sebagainya ; 6. Mendorong pengembangan Koperasi Kredit (Kopdit atau Credit Union) yang merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh nasabahnya sebagai kekuatan lembaga keuangan penyanggah bagi masyarakat dengan mengkonsolidasikannya dengan keberadaan model koperasi yang sudah mapan ini baik ditingkat lokal maupun nasional ; 7. Mendorong munculnya relawan-relawan koperasi dengan bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang ada serta lembaga swadaya masyarakat dan ormas-ormas dalam langkah-langkah sosialisasi, pendidikan dan juga pelatihan koperasi secara masif kepada masyarakat ; 8. Melakukan konsolidasi terhadap keberadaan organisasi-organisasi gerakan koperasi yang riel dan berbasis serta melakukan transformasi gerakan koperasi yang tidak berorientasi elitis dan menjadi beban Anggaran serta mendorong organisasi-organisasi ini agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya Pada prinsipnya agar koperasi ini dapat berperan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkuat integrasi sosial dan lain sebagainya maka seluruh regulasi, baik itu yang menyangkut perkoperasian secara langsung maupun tidak langsung harus dilakukan penyesuaian agar tercipta kondisi yang kondusif bagi terwjudnya koperasi-koperasi yang berkualitas. Regulasi yang menyangkut aturan perpajakan, perdagangan, perindustrian, keuangan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya perlu ditinjau kembali. Koperasi pada akhirnya harus diberikan tempat yang sejajar dalam lintas bisnis modern dan dengan tetap diberikan penghargaan terhadap jatidirinya.