1Yogyakarta. Hari ini, selasa 31 Januari 2017, Dinas Koperasi dan UMKM DIY mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Staff dinas, Konsultan PLUT, serta anggota PKL (Praktik Kerja Lapangan) dari beberapa Universitas. Dalam rapat ini dipimpin oleh Kepala Dinas yaitu bapak Tri Saktiyana  M.Si dan di Moderatori oleh Sekretaris Dinas yaitu ibu Ir. E. Th. Intan Mestikaningrum, M.Si .

Kegiatan rapat kali ini membahas tentang Standar Pelayanan Publik menurut ORI (Ombudsman Republik Indonesia). Dimana dalam melayani publik, Dinas Koperasi dan UMKM DIY harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin demi kepuasan masyarakat. Dalam sistem pengawasan terdiri dari pengawas intern yaitu atasan atau pengawas dan pengawas ekstern yaitu masyarakat yang dapat memberikan pengaduan jika kurang puas dalam pelayanan.

Terdapat UU No. 25 tahun 2009 yaitu tentang pelayanan publik. Kepala Dinas Koperasi dan UKM menyampaikan bahwa ada Sepuluh Indikator Pelayanan Publik menurut Ombudsman, pertama, yaitu Standar Pelayanan Publik yaitu mengenai tolak ukur dan acuan untuk pelayanan yang mudah, cepat dan juga murah, contohnya dengan adanya persyaratan, sistem mekanis prosedur, produk-produk layanan yaitu terdiri dari administrasi dan juga non administrasi, jangka waktu dan biaya yang ditentukan.2

Kedua adalah Maklumat Layanan, yaitu adanya ketersediaan maklumat di dalam pelayanan. Ketiga, Sistem Informasi pelayanan publik seperti: adanya ketersediaan informasi pelayanan publik elektronik (website, monitor tv) dan non elektronik (booklet, pamflet). Keempat, Sarana dan Prasarana Fasilitas  seperti: ruang tamu, toilet, dan loket atau meja pelayanan. Kelima, pelayanan khusus yaitu adanya Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

Keenam, pengelolaan pengaduan seperti: sarana pengaduan (Sms, Telpon, Fax, Email), informasi prosedur dan tata cara pengaduan, Pejabat atau petugas pengelola pengaduan. Ketujuh yaitu penilaian kinerja yang indikatornya sarana pengukuran kepuasan pelanggan. Kedelapan yaitu adanya visi, missi dan motto pelayanan. Kesembilan adanya atribut, petugas pelayanan harus menggunakan id card. Kesepuluh yaitu pelayanan terpadu yang meliputi pelayanan terpadu tingkat kementrian, pelayanan terpadu tingkat dirjen/deputi, dan pelayanan terpadu direktorat/direktur.

3Ada tanggapan dari salah satu peserta rapat yaitu Bapak Agus Mulyono.SP.,MT selaku ketua Bidang UKM, beliau mengemukakan bahwa sebenarnya Undang-Undang pelayanan publik ini sudah lama dibuat dari tahun 2009, tetapi ternyata aplikasi di lapangan saat ini masih belum berjalan dengan baik. Dengan adanya sosialisasi pelayanan publik, banyak hal positif yang didapat dan hal ini ternyata menjadi salah satu pembelajaran dan pemahaman bagi Dinas Koperasi dan UKM sendiri untuk lebih memperhatikan pelayanan bagi masyarakat. Walaupun sebenarnya Dinas Koperasi tidak bersentuhan langsung dalam melayani masyarakat, dan hanya sekedar membuat perizinan atau hal lain yang tidak bersangkutan langsung dengan masyarakat, tetapi Dinas juga harus lebih memperhatikan sarana prasarana yang ditujukan untuk masyarakat.

Untuk itu menurut Bapak Agus Mulyono.SP.,MT, langkah selanjutnya dalam mewujudkan pelayanan publik untuk sarana prasarana, maka bidang UKM akan segera melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kepala Dinas, yaitu dengan membuat dokumentasi dan juga target-target yang telah ditentukan.4

 

 

(Puspa Mega Choirina dan Viona Arum /Mahasiswa Magang UNS 2017)