Tanggal 30 November 2012 menjadi catatan menarik tentang perkembangan perkoperasian di Indonesia. Undang-Undang no 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Indonesia telah ditetapkan. Banyak orang berpendapat bahwa pengesahan  Undang-Undang no 17 tahun 2012 tentang perkoperasian ini telah merubah makna koperasi di Indonesia. Banyak juga yang berpendapat bahwa Undang-Undang no 17 tahun 2012 tentang perkoperasian ini sesuai dengan tuntutan perkembangan perekonomian di Indonesia.

Dari sudut pandang kalangan yang menolak pengesahan Undang-Undang no 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, menyatakan secara tegas bahwa koperasi sebagai bentuk dari demokrasi ekonomi telah berubah ke arah yang salah. Hal ini bisa terlihat dari berbagai perubahan isi Undang-Undang no 17 tahun 2012 dengan Undang-Undang no 25 tahun 1992. Definisi koperasi mengalami perubahan, modal penyertaan tidak sesuai, struktur organisasinya dirubah dan dibuat mirip perusahaan swasta yang cenderung kapitalistik, serta perubahan pada organisasi gerakannya.

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang no 17 tahun 2012 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”. Pada pengertian koperasi yang diterjemahkan sebagai “Koperasi adalah Badan Hukum”, telah mengalami perubahan pada konsep dasar koperasi. Keberlangsungan hidup koperasi terletak pada anggotanya, dan koperasi ada karena manusia anggotanya sebagai manusia. Sehingga letak utama hidup koperasi adalah pada anggotanya, sedangkan badan hukum hanyalah pembantu dan bukan sebagai subyek penentu.

Modal Penyertaan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 11, Pasal 66 ayat 2 poin b, Pasal 66 ayat 2 c angka 5, Pasal 75, Pasal 76, pasal 77 membuka pernyertaan dari pemerintah dan atau pemilik modal besar. Dari isi pasal tersebut terlihat jelas bahwa koperasi dapat dengan mudah membuka penyertaan modal yang berasal dari pemerintah dan orang-orang ataupu sebuah perusahaan besar yang memiliki modal besar untuk masuk. Bila hal ini terjadi, bisa dikatakan bahwa koperasi akan menjadi badan usaha yang sangat bergantung pada sumber permodalan dari luar. Ini merupakan langkah yang kurang bijak bila kita bercermin dari prinsip kemandirian, karena otonomi koperasi dapat dioposisi secara langsung.

Perubahan pada struktur organisasi koperasi juga sangat menonjol. Salah satu hal besar dalam perubahan ini terletak pada kekuasaan badan pengawas koperasi yang sangat dominan. Kekuasan badan pengawas meliputi sektor-sektor vital dalam organisasi koperasi, diantaranya berwenang memecat pengurus sewaktu-waktu, mengusulkan nama-nama Pengurus, serta menolak dan menerima anggota. Kekuasaan yang luar biasa bila dibandingkan dengan konsep dasar ekonomi koperasi. Sedangkan koperasi sendiri merupakan organisasi demokratis yang menjunjung tinggi supremasi anggota. Sehingga dalam menentukan struktur organisasi perlu memperhatikan posisi anggota serta peranannya dalam membesarkan koperasi dan bukan sekedar mengangkat badan kekuasaan yang bersifat sangat dominan.

Selain itu, badan pengawas memiliki kewenangan dalam memecat pengurus sewaktu-waktu, dan mengusulkan nama-nama pengurus. Sedangkan dalam pasal yang lain di sebutkan bahwa pengurus yang bisa dari luar anggota. Hal ini disebutkan dalam pasal 48 ayat (2) butir b, Pasal 50 ayat (1) butir a, Pasal 50 Ayat (2) butir a dan e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 Ayat (2) butir d, pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65. Bila hal ini diberlakukan, maka bisa jadi ini akan menimbulkan permasalahan pada kaderisasi kenaggotaan. Disisi yang lain pemilihan yang seperti ini tidaklah demokratis dan mengancam kepentingan anggota. Anggota yang seharusnya mendapatkan jenjang pendidikan kepengurusan bisa jadi akan terancam tidak mendapatkan posisi akibat penetapan pasal diatas.

Pasal 1 nomer 18 menyebutkan bahwa “Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi”. Pasal ini masih dikuatkan dengan Pasal 115, pasal 116, pasal 177, Pasal 118, passal 119. Apabila hal ini diberlakukan, maka hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia dan mengganggu dinamisasi gerakan koperasi. Hak bagi setiap orang untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat sesuai dengan aspirasi dan hati nuraninya. Penempatan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai satu-satunya wadah aspirasi merupakan hal yang kurang baik, sehingga perlu adanya peninjauan kembali mengenai hal tersebut.

Koperasi sebagai perkumpulan tidak boleh mencari keuntungan yang hanya mementingkan sekelompok orang saja. Koperasi merupakan wadah untuk mengelola secara bijak sumberdaya yang semata-mata untuk kepentingan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan anggota. Kepemilikan tidaklah boleh lagi menjadi monopoli segelintir orang atau sekelompok orang semata. Dan hasil dari pengelolaan koperasi harus dibagi secara adil kepada seluruh anggota sesuai dengan kontribusinya dalam membangun koperasi. Siapapun yang terlibat dalam proses bisnis koperasi boleh menjadi pemiliknya. Konsumen boleh menjadi pemilik koperasi, demikian juga para pekerjanya pun juga boleh menjadi pemilik koperasi.