Gaung Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) sebetulnya sudah sejak lama didengungkan. Hanya saja, akhir-akhir ini gaung itu semakin nyaring melalui beberapa pernyataan pemerintah. Termasuk, pernyataan resmi Presiden SBY ketika memberikan sambutan pada, Indonesian Young Leaders Forum 2013 diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada hari Kamis, 18/04.

Presiden menyatakan akan membentuk Komite Nasional dalam rangka persiapan menghadapi MEA. Secara teknis, komite tersebut akan bekerja selama 2,5 tahun untuk mempersiapkan Indonesia agar lebih siap. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam persiapan tersebut tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, pengusaha, akademisi hingga pengamat, (Jurnas.com, 18/04).

Namun demikian, pembentukan Komite Nasional tersebut tetap belum bisa meluluhkan suara-suara lantang yang meragukan hingga menolak kesepakatan MEA. Komite Nasional di pandang tidak akan mampu menghadapi segudang permasalahan, misalnya lemahnya industri dalam negeri, baik di sektor makro maupun mikro. Apalagi di tengah arus politik yang kian panas menjelang 2014, tentu bukan satu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, pantas ada yang tidak yakin efektivitas kinerja Komite Nasional itu nanti.

Terlepas dari permasalahan Komite Nasional itu, terbukanya keran MEA dengan agenda pasar terbuka bagi komunitas ASEAN adalah satu hal yang serius. Sebetulnya masih banyak kalangan yang menilai bahwasanya Indonesia dengan kondisi saat ini belum siap menghadapi pasar bebas. Hal ini masih dalam perdebatan panjang.

Sebagian kalangan menilai, pemberlakuan pasar bebas akan menjadi malapetaka bagi perekonomian Indonesia. Alasannya, dengan melihat daya saing industri nasional yang masih terbilang rendah. Kesepakatan MEA ini hanya akan menjadikan Indonesia sebagai lahan empuk bagi produk-produk impor. Dari beberapa kesepakatan sebelumnya seperti pemberlakuan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA), Indonesia sudah kewalahan menghadapi serbuan produk impor, terutama dari negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Bahkan, mungkin kesepakatan MEA akan lebih berdampak parah dan bisa saja menjadi lonceng kematian bagi industri nasional.

Belum lagi jika kita melihat masalah lemahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang hingga saat ini belum ditangani secara baik oleh pemerintah. Jadi, kesepakatan MEA yang memperkuat pasar bebas itu hanya akan membuat Indonesia menjadi “penonton” sejati.

Namun, jika di telisik lebih jauh, pasar bebas semula dimaksudkan sebagai arena global yang bertujuan meratakan dinding territorial dan kepentingan politik. Sehingga diktumnya pasar tidak mengenal nasionalisme. Contohnya, orang akan membeli pakaian impor karena harganya lebih murah daripada domestic. Bahkan, ada juga yang merasa bangga jika membeli pakaian impor dengan merek tertentu. Akan tetapi, pasar bebas meminjam istilah filsuf Ranciere adalah epos pasca-politik. Sebuah epos di mana konflik ideologis digantikan oleh kolaborasi para teknokrat yang terus menegosiasikan kepentingan mereka atas nama konsensus universal. Namun, konsensus universal bernama pasar bebas tidak bebas ideologis. Itu adalah kedok hegemoni politik negara maju. (Donny Gahral Adian, Kompas 19 April 2012).

Pembahasan mengenai hal ini sudah sering dilakukan. Bahkan muncul jargon yang mengatakan bahwa pasar bebas adalah jargon ilusif sekaligus diskriminatif. Kenapa demikian? Karena, pasar bebas hanya di paksakan kepada negara berkembang yang berusaha keras melindungi kepentingan nasionalnya, namun tidak bagi negara maju. Banyak data dan fakta yang dapat membuktikan hal ini.

Sebetulnya, liberalisasi pasar dan modal (trade and capital liberalization) memang mengandung unsur konstruktif dan destruktif. Kandungan konstruktif liberalisasi menurut Prof Dr Hendrawan Supratikno, seperti tumbuhnya persaingan pasar yang sehat dan peningkatan efisiensi ekonomi, sangat bergantun pada penahapan (staging), pengurutan (sequencing), dan kecepatan (pacing) liberalisasi. Lebih lanjut menurut dia, negara yang sabar dan sistematis menggunakan logika ini dapat menarik manfaat maksimal dari liberalisasi. Mereka yang tergesa-gesa cenderung menjadi korban atau mangsa kekuatan ekonomi global yang cenderung destruktif.

Untuk itu, seharusnya bangsa ini bisa lebih serius dan hati-hati dalam mengambil kebijakan, sehingga kepentingan dalam negeri tidak tergadaikan. Jika sekiranya penting, kita dapat meniru seorang Mahatma Gandhi. Dengan Swadeshi, Mahatma Gandhi menyarankan bangsa India agar mencintai dan menggunakan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Mahatma Gandhi menanamkan semangat kemandirian agar tidak bergantung kepada negara lain dicontohkan dengan aktivitas memintal benang dan menenun pakainnya sendiri. Ia mengingatkan bahwa masa depan tergantung dari apa yang dilakukan saat ini.

Dengan demikian, gerakan nasionalisme dengan mencintai produk dalam negeri adalah gerakan mutlak yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi dan kondisi di era keterbukaan pasar. Nasionalisme bisa dimulai dari hal kecil seperti contoh dari meja makan, dengan mengkonsumsi produk pangan dalam negeri. Nasionalisme, adalah bangga memakai produk milik sendiri!

Yuli Afriyandi, (Artikel terbit di kolom opini surat kabar Suara Karya, Selasa, 9 Juli 2013)