Alkisah tersebutlah di sebuah kelas pelatihan bisnis seorang narasumber bertanya kepada salah satu peserta yang hadir “coba sebutkan contoh koperasi sukses di Indonesia!”, suasana tampak hening seolah semuanya menunggu jawaban peserta  tersebut. Setelah melihat tak kunjung ada jawaban narasumber tersebut beralih kepada peserta lainnya “sebutkan koperasi yang bermasalah di Indonesia” “koperasi langit biru” jawab peserta tersebut, “koperasi rentenir” tambahnya lagi.

Ini hanyalah sebuah alkisah yang kebenarannya masih diragukan. Tapi sangat mungkin suatu saat cerita ini akan terjadi. Betapa berita-berita bobroknya koperasi seakan lebih manis untuk diberitakan dibandingkan berita koperasi berprestasi. Betapa badan hukum koperasi begitu mudahnya dijadikan alat menipu, mencuri dan menggelapkan dana masyarakat. Padahal sesungguhnya hal itu sangat jauh dari idealisme dan prinsip koperasi.

Selama ini kita telah salah membangun paradigma atau cara pandang berkoperasi. Koperasi itu dianggap sebagai urusan bisnis yang menangani bisnis kecil-kecilan dan untuk itu perlu terus dibina bersamaan dengan skala usaha kecil dan menengah. Tengok saja lembaga pemerintahan mulai dari level kementerian hingga dinas koperasi tingkat kabupaten (walaupun tidak keseluruhan) kebanyakan menyertakan Usaha Kecil dan Menengah di belakang koperasi. Secara ontologis, paradigma berkoperasi kita bergeser, dari sebagai alternatif menjadi sub-ordinatif. Celakanya, orang-orang koperasi sendiri pada akhirnya menerima posisinya yang demikian itu. Koperasi secara umum menderita sindrom ketergantungan terhadap bantuan, apakah itu dari pemerintah, lembaga donor atau pihak lainya. Padahal sejatinya, dari mula awal koperasi berdiri merupakan organisasi menolong diri sendiri melalui kerjasama diantara mereka tanpa diskriminasi apapun juga.

Dalam blognya Suroto menulis; Makna kemandirian koperasi demikian menjadi pudar, konsepsi koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi mengalami degradasi, dan teralienasi dari percaturan bisnis modern. Perusahaan koperasi yang menentang cara-cara eksploitatif pengejaran keuntungan perusahaan swasta kapitalistik tak mampu bertahan dari gempuran. Koperasi yang diharapkan mampu mencegah terjadinya komodifikasi barang publik (public goods) tak mampu berbuat apa-apa. Koperasi tak lagi mampu menjadi alternatif atas komersialisasi berbagai layanan publik. Secara hukum, paradigma koperasi yang salah tersebut kemudian dalam prakteknya timbulkan berbagai perspektif hukum yang diskriminatif. Koperasi diletakkan sebagai badan hukum privat yang dianggap berkedudukan lebih rendah dibandingkan dengan badan hukum persero. Dalam berbagai produk regulasi kita, badan hukum koperasi didiskriminasi dari badan hukum lain. Sebut saja misalnya UU BUMN, UU Perbankkan, UU Penanaman Modal dan sebagainya. Padahal sejatinya, sebagai badan hukum privat, koperasi memiliki kedudukan yang sama dengan model badan hukum usaha seperti halnya Perseroan.