Kajian strategis yang menarik untuk didiskusikan adalah mengenai peran atau fungsi pajak dan zakat. Hal ini memiliki keterkaitan dengan hikmah puasa di bulan suci Ramadan yang saat ini telah kita jalani. Spirit puasa erat kaitannya dengan menumbuhkan sikap empati terhadap sesama. Sebuah sikap yang sudah banyak terkikis dalam jiwa manusia modern kini.

Mari kita renungkan, ketika kita berpuasa, kita diajak merasakan lapar dan haus. Di sinilah kita dituntut untuk merasakan bagaimana penderitaan kaum fakir dan miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman. Di tengah peliknya persoalan hidup, kaum fakir dan miskin yang terabaikan oleh negara berjuang di tengah arus persaingan yang kian mengimpit. Persoalan pemenuhan kebutuhan pokok seakan menjadi barang mewah yang kian sulit didapat. Potret problematika inilah yang dibidik dalam hikmah puasa di bulan Ramadan.

Dengan demikian, ketika kita berpuasa diharapkan bisa merasakan penderitaannya sehingga memunculkan sikap solidaritas untuk bisa berbagi meringankan beban mereka. Bentuknya adalah dengan membayar kewajiban zakat fitrah dan zakat mal. Kewajiban zakat tersebut tentu bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan.

Namun masalah yang selama ini muncul dan belum membawa dampak perubahan yang signifikan adalah regulasi pajak dan zakat sebagai bentuk solidaritas kita kepada sesama belum maksimal menjalankan fungsi pemerataan kesejahteraan. Angka kemiskinan yang masih tinggi merupakan salah satu indikator gagalnya fungsi regulator pada kedua lembaga tersebut.

Sinergisitas Pajak dan Zakat

Prof Dr Ibnu Hajar, Rektor Universitas Negeri Medan (UNIMED) dalam sebuah kesempatan mengemukakan bahwa puasa dapat menumbuhkan solidaritas sosial. Solidaritas itu diperlukan sebagai “obat” penyakit kronis yang belum bisa disembuhkan di Indonesia, yaitu: kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia masih terhitung tinggi: 29,89 juta orang. Masih tingginya angka kemiskinan merupakan salah satu indikasi belum maksimalnya sistem perpajakan.

Pajak harus berdampak pada kemiskinan. Dalam teorinya, semakin tinggi jumlah penerimaan pajak berarti semakin menurun tingkat kemiskinan. Karena, fungsi pajak adalah sebagai budgeter dan reguler. Budgeter adalah pengumpulan dana untuk pembangunan negara, dan reguler adalah mengatur perekonomian negara.

Begitu pula dengan kewajiban zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, mengandung nilai-nilai prinsip Islam, yakni menjaga keseimbangan antara hak individu dan sosial. Artinya, keseimbangan tersebut merupakan tujuan dari upaya pemerataan kesejahteraan. Keseimbangan tersebut tercipta dengan adanya belas kasih yang diwujudkan dengan saling tolong menolong antarsesama.

Islam dengan tegas memerintahkan untuk saling tolong menolong antarsesama sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,‘ (QS Al-Maidah: 2). Bentuk tolong menolong adalah dengan menyisihkan sebagian harta untuk kemudian dikelola oleh lembaga regulator dan dimanfaatkan sebagai program pemerataan kesejahteraan.

Lembaga regulator seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Amil Zakar Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga vital yang berperan dalam mengatur penyaluran hak sosial. Dua lembaga tersebut harus bisa bersinergi dalam upaya menjalankan fungsi regulator. Meski, ada beda pendapat tentang fungsi dua lembaga tersebut.

Ada yang mengatakan, pajak tidak sama dengan zakat, karena fungsi pajak lebih mengutamakan pengembangan prasarana demi berjalannya fungsi pemerintahan. Sedangkan zakat lebih tepat sasaran, karena memang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun, kita tentu tidak mempermasalahkan lebih lanjut tentang beda fungsi dua lembaga tersebut. Yang kita harapkan adalah sinergisitas kedua lembaga–baik Ditjen Pajak maupun BAZNAS–bisa saling mendukung.

Sinergisitas dua lembaga tersebut sebetulnya sudah terlihat dengan menempatkan Zakat atas penghasilan (zakat mal) dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pembayaran zakat atas penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan pajak. Dalam hal ini pemerintah tahun 2010 telah menerbitkan peraturan yang mengatur zakat dan sumbangan wajib keagamaan lainnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi, sistem perpajakan Indonesia bisa kita katakan telah mewadahi zakat. Harapan, dapat maksimal dalam mencapai tujuan mulia yaitu mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang melahirkan keadilan sosial.

Momentum Ramadan

Di bulan suci Ramadan segala amal kebaikan akan dilipatgandakan pahalanya. Satu kebaikan saja bisa bernilai 10 kebaikan hingga bisa menjadi 700 kali lipat. (Hadits Muslim). Tentu, segala kebaikan tersebut akan terkesan tidak berarti jika kita tidak mengambil hikmah di balik kebaikan yang kita lakukan.

Seperti puasa misalnya, akan sia-sia apabila kita tidak bisa mengambil ibrah (baca: pelajaran). Ibrah puasa merupakan upaya untuk menumbuhkan sikap empati terhadap orang-orang yang tidak beruntung atau belum bisa memenuhi kehidupan yang layak. Pajak dan zakat merupakan perwujudan dari timbulnya sikap empati kita terhadap sesama. Kita mengharapkan lembaga regulator pajak dan zakat bisa maksimal dalam menjalankan fungsinya. Tujuan, menyalurkan hak-hak sosial bagi masyarakat.

Tentu, untuk mewujudkan tersebut membutuhkan sistem yang baik agar bisa berjalan baik pula. Namun, sistem yang baik saja tidak cukup jika kita tidak menumbuhkan sikap amanah dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Kasus korupsi yang menguak akhir-akhir ini di lembaga Ditjen Pajak jangan sampai terulang.

Semoga Ramadan tahun ini bisa menjadi momen perubahan. Jika kita sebagai masyarakat belum mempunyai sikap empati terhadap sesama, semoga di bulan ini sikap empati tersebut bisa tumbuh. Serta lembaga regulator seperti Ditjen Pajak dan BAZNAS bisa memaksimalkan kinerjanya agar amanah yang diemban bisa tepat guna dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Penulis: Yuli Afriyandi*

*Opini ini telah dipublikasikan di Harian Jurnal Nasional tahun 2012.