Beberapa menit yang lalu kami menerima sebuah broadcast message yang berbunyi “Alhamdulilah UU Perkoperasian Nomer 17 Tahun 2012 dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi hari ini. Untuk menjaga kekosongan hukum sebelum dibentuk UU yang baru diberlakukan UU No. 25 Tahun 1992”. Pesan ini kami terima dari sahabat kami seorang aktifis muda koperasi Suroto (salah seorang yang mengajukan uji materi ke MK melalui LePPek-Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi).

Pesan ini cukup mengejutkan bagi kami mengingat pemerintah sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan perubahan Undang-undang koperasi. Apalagi sejauh ini pemerintah sangat yakin akan memenangkan sidang gugatan uji materi di MK, “Sekarang tinggal menunggu keputusan MK, dan kami yakin kita menang,” kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Setyo Heriyanto di Jakarta, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara.

Sejak diundangkan tanggal 30 Oktober 2012, UU No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian ini banyak menuai kritik dari berbagai pihak, hingga akhirnya ada pihak yang mengajukan gugatan uji materi ke MK. Beberapa pasal yang digugat antara lain tentang istilah “Badan Hukum”, tentang penyertaan modal, tentang kewenangan pengawas dan pengurus, tentang jenis usaha dan Dekopin.

Mengenai kebenaran pesan broadcast message tentang keputusan MK ini, kami coba mencari informasi resminya dari website www.mahkamahkonstitusi.go.id, namun belum ada informasi tentang putusan perkara tersebut.