Perlu kita ketahui bahwa neoliberalisme memainkan pengaruh yang sangat besar dalam perjalanan sejarah perekonomian dunia. Skema tata kelola perekonomian dunia, baik strategi pembangunan domestik, liberalisasi perekonomian di tingkat multilateral, regional dan bilateral, tidak dapat dilepaskan dari neoliberalisme.

Namun, kita seakan tidak pernah sadar bahwa dalam perjalanannya, implementasi prinsip neoliberalisme ini telah membawa dampak negatif terhadap perekonomian negara-negara berkembang. Ada fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa neoliberalisme sebagai prinsip ekonomi yang tidak adil dan dirancang memprioritaskan pemenuhan kepentingan segelintir negara-negara tertentu.

Inilah secuil dari banyak fakta miring mengenai bagaimana bahaya neoliberalisme. Namun, pengaruh neoliberalisme seakan tidak pernah dapat dibendung dan selalu membayang-bayangi negara-negara berkembang. Dan, disinyalir kebijakan pemerintah dalam mengamini kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) yang merupakan salah satu keputusan Bali Concord II untuk menjadikan Asia Tenggara menjadi satu pasar tunggal dan basis produksi merupakan pentajaman bahwa neoliberalisme memang tertancap dalam sistem ekonomi Negara kita ini.

Disepakatinya MEA dengan pengaruh neoliberalisme merupakan satu musibah yang siap membayang-bayangi masa depan ekonomi bangsa kita ke depannya. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun lagi, yakni tahun 2015 nanti, implementasi kesepakatan MEA akan dilaksanakan. Artinya, sebelum 2015 semua rintangan perdagangan akan diliberalisasi dan deregulasi. Semua arus perdagangan akan dibebaskan dari biaya tarif yang selama ini disebut menjadi penghalang perdagangan dan impelementasi proteksionisme.

Hal ini sangat jelas bahwa kesepakatan MEA merupakan wujud implementasi dari neoliberalisme. Namun sampai saat ini pemerintah seakan tutup mata. Kita tentu ingat, dua tahun lalu, pemerintah dengan dalih peningkatan perekonomian telah mengeluarkan Inpres No.11 Tahun 2011. Inpres itu berisi tentang pelaksanaan komitmen cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang saat ini telah di upayakan langkah konkritnya melalui berbagai tahapan-tahapan. Menurut penulis, ini jelas merupakan satu pengkhianatan besar. Bahkan bisa dikatakan sebagai pengkhianatan konstitusi.

Bagaimana tidak, bangsa ini memang mengalami masa penjajahan panjang 3,5 abad lamanya. Dan, kita memang tidak bisa mengingkari kenyataan, bahwa di masa penjajahan itu Indonesia saat ini masih terbangun struktur perekonomian yang bercorak kolonial.

Namun, dengan bijaknya founding fathers kita telah mengatur sistem perekonomian kita dengan dikeluarkannya Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini memuat tiga prinsip dasar.

Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ketiga, bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, ada pesan bahwa negara berperan besar dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Namun, dengan kebijakan MEA, amanat konstitusi yakni Pasal 33 UUD 1945 telah dikhinati. Alasannya, kesepakatan MEA jelas tidak mewujudkan demokrasi ekonomi. Padahal, ekonom seperti Emil Salim menekankan bahwa demokrasi ekonomi sebagai perwujudan sitem ekonomi pancasila adalah sesuatu yang harus dijadikan pertimbangan dan penyusuanan dalam sistem ekonomi Indonesia. (Emil Salim, Kompas, 30 Juni 1966)

Sri Edi Swasono menekankan bahwa untuk mencapai ‘kemandirian’ suatu sistem ekonomi dan mekanisme ekonomi terkait di dalamnya. Bagi Indonesia sistem dan mekanisme itu disebut ‘demokrasi ekonomi’. Di dalamnya terkandung suatu ‘moralitas’ ekonomi yang berakar pada ‘kedaulatan rakyat’, dimana kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan orang-seorang, dimana hubungan ekonomi bukan berdasar ‘asa individualisme’ tetapi berdasar atas ‘asas kekeluargaan’. (Ekspose ekonomi, mewaspadai globalisasi dan pasar bebas, 2010).

Untuk itu, di tengah gempuran kepentingan global dengan berbagai kepentingan ekonomi seperti dalam kesepakatan kerja sama MEA, pemerintah telah melepas buhul sistem ekonomi Indonesia yang sudah di ikat oleh para founding father bangsa ini. Walaupun kita sadari betapa sangat beratnya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan sistem demokrasi ekonomi. Bahkan, jika dibandingkan dengan era kolonial, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini justru jauh lebih berat. Apalagi tantangan itu berasal dari penyelenggara Negara itu sendiri yang seharusnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat konstitusi, warisan para founding father.

Walaupun demikian, tidak berarti sama sekali tidak ada harapan. Harapan bagi kebangkitan kembali demokrasi ekonomi bangsa ini telah di tunggu oleh masyarakat bangsa ini. Karena, masyarakat sudah muak terhadap penjajahan di bidang ekonomi seperti kerusakan ekologi di Indonesia pasca eksploitasi ugal-ugalan dalam rangka neokolonialisme dan neoliberalisme dalam 45 tahun belakangan ini.

Begitupun juga, kesenjangan ekonomi dan sosial yang kian meningkat telah membuka mata masyarakat untuk berbicara lantang menuntut hak-haknya kepada pemerintah. Serta, berlangsungnya krisis kapitalisme internasional yang dipicu oleh krisis kapitalisme AS pada 2007 lalu dan yang baru-baru ini. Inilah kenyataan pahit bagi penganut sistem neoliberalisme sekaligus harapan bagi bangsa ini untuk kembali membuka mata, menjalankan amanat konstitusi untuk menegakkan sistem demokrasi ekonomi. Sistem yang seharusnya menjadi ruh dalam setiap kebijakan pemerintah dalam mengatur perekonomian bangsa ini. Dan, jangan sampai akibat virus-virus neoliberalisme merontokkan kemandirian bangsa ini.

Oleh: Yuli Afriyandi (Sumber: Harian Umum Suara Karya, 4 Desember 2013)