Sebuah Renungan, dalam rangka memperingati hari koperasi 12 Juli 2014

Kita bersyukur dua kandidat capres yang pada saat ini harap-harap cemas menunggu keputusan KPU telah menyatakan keberpihakannnya pada ekonomi kerakyatan dalam hal ini memajukan koperasi dan umkm. Keberpihakannya itu merupakan sebuah komitmen atau janji apabila nanti terpilih menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Untuk itu tepat kiranya pada momentum hari koperasi pada 12 Juli kemarin, selain kita merefleksi sejenak juga mempersiapkan diri menagih janji politik itu. Janji politik yang jika kita lihat keluar dengan sungguh-sungguh oleh dua kandidat capres, baik pada saat acara debat mapun pada saat-saat kampanye diberbagai daerah. Tentunya kita mengapresiasi janji tersebut. Bagi kita, komitmen keberpihakan pada sistem ekonomi kerakyatan seperti menemukan oase di tengah padang pasir. Karena kita sadari rakyat sudah sangat jenuh dengan sistem ekonomi yang di anut saat ini.

Teori pertumbuhan ekonomi yang di anut pemerintah ternyata belum bisa mempersempit lebarnya jarak ketimpangan pendapatan yang ada di masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti deregulasi, debirokratisasi, meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan daya saing ternyata belum juga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan kondisi ekonomi terakhir cukup memprihatinkan. Adanya defisit transaksi berjalan hingga mencapai angka 3,5 persen. Keadaan ini disebabkan oleh tingkat konsumsi dan volume impor yang tinggi. Nilai impor yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik pada April 2014 menunjukkan 16, 2 M US Dollar. Inilah potret ekonomi Indonesia beberapa waktu terakhir ini.

Pantaslah jika kemudian Frans Seda pada tahun 1995 telah mengatakan bahwa kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan lain sebagainya tidak mencukupi (not sufficient) untuk menghadapi globalisasi yang telah menggoyang dan masuk ke dalam seluruh tubuh politik, ekonomi, dan sosial bangsa dan negara kita.

Untuk itu, perlu pembangunan yang berorientasi kerakyatan, dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dan konsep ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi. Lebih jelasnya kita perhatikan kembali landasan konstitusional dari sistem ekonomi kerakyatan yang pada dasarnya adalah Pasal 33 UUD 1945.

Sebelum diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2002, Pasal 33 UUD 1945 ini terdiri dari tiga ayat di batang tubuh dan empat paragraf di bagian penjelasan. Bunyi paragraf pertama bagian penjelasan Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai berikut;

 

“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi”

 

Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 pada paragraf pertama ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa koperasilah bangunan yang sesuai untuk menjalankan ekonomi kerakyatan, karena koperasi sebagai penyelenggara usaha yang demokratis mengusung azas kekeluargaan. Menurut Bung Hatta (1970); “dalam rangka sistem ekonomi kerakyatan, setiap pelaku ekonomi Indonesia pertama-tama harus melihat diri mereka bersaudara. Sebab itu, dalam rangka mencapai kemakmuran bersama, mereka harus berusaha untuk bekerja sama dan saling bantu membantu”.

Dilema Koperasi

            Walaupun amanat Pasal 33 UUD 1945 telah secara gamblang menyiratkan bahwa koperasi harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan usaha. Begitupun juga keberadaan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dinyatakan sebagai ‘bangunan perusahaan yang sesuai’, melainkan sekaligus ditetapkan sebagai model makro perekonomian Indonesia. Menurut Revrisond Baswir, hal ini beralasan  adanya keselarasan nilai-nilai yang diemban oleh koperasi dengan nilai-nilai yang hendak dilembagakan melalui penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan. Dasar pemikiran ini berlandaskan atas pernyataan Bung Hatta (1932); “jadinya Indonesia ibarat satu taman yang berisi pohon-pohon koperasi, yang buahnya dipungut oleh rakyat yang banyak”.

            Akantetapi, dalam perkembangannya koperasi di Indonesia cenderung menemukan banyak jalan yang berliku. Persoalan perundang-undangan misalnya, belum genap dua bulan yang lalu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Keputusan tegas yang membatalkan mencakup seluruh isi UU secara utuh. Ini artinya pemerintah dan DPR selaku pengambil kebijakan tercampak begitu saja.

Adapun alasan dari persoalan pembatalan UU No 17 Tahun 2012 tersebut berangkat dari adanya indikasi bahwa koperasi diarahkan pada tatanan sistem ekonomi liberal kapitalisme yang sebetulnya tanpa kita sadari sudah menjadi ruh ekonomi Indonesia saat ini. Koperasi hendak disamakan dengan perseroan terbatas, sehingga kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

Untuk itu sebagai langkah selanjutnya, atas persoalan ini Presiden terpilih dan pemerintahan yang baru nanti harus betul-betul menjalankan komitmennya untuk menjaga  koperasi. Membuat aturan perundang-undangan yang baru yang tidak menghilangkan filosofi koperasi dan semangat ekonomi kerakyatan. Mengingat tantangan kedepan, era Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015 sudah semakin dekat. Dan Koperasi harus betul-betul dapat menjadi soko guru perkonomian.!

Oleh: Yuli Afriyandi (Konsultan PLUT KUMKM DIY)