Berdasarkan pemberitaan di SKH Kedaulatan Rakyat (Rabu 19 Agustus 2015), diketahui bahwa Kabupaten Kulonprogo terdapat banyak potensi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna. Dalam periode 3 tahun terakhir ini, diperkirakan lebih dari 3.000 orang TKI ke luar negeri dan hampir setiap tahun mengirimkan uang ke Kulonprogo kurang lebih Rp. 94 miliar. Oleh karena itu, melihat besaran transfer dana yang masuk, hal tersebut dapat dioptimalkan untuk kegiatan berwirausaha. Melalui kegiatan berwirausaha tersebut, nantinya para TKI tidak akan kebingungan setelah purna atau kembali dari luar negeri.
Minimnya lapangan usaha di daerah asal menjadi salah satu alasan tingginya arus urbanisasi masyarakat. Baik dari desa ke kota, maupun ke luar negeri. Daerah asal yang seharusnya mampu menjadi “lumbung” perekonomian masyarakat nyatanya belum mampu memberikan manfaat lebih kepada masyarakat. Di lain sisi, iming-iming tingginya angka pendapatan di luar daerah asal selalu menjadi godaan tersendiri bagi sebagian masyarakat untuk keluar meninggalkan daerah asalnya.
Untuk itu, pengembangan gerakan kewirausahaan harus menyisir seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya kaum muda yang notabene sebagai generasi produktif, tetapi juga generasi tua seperti halnya TKI Purna tersebut. Hal ini perlu menjadi pemikiran bersama, terutama pemerintah.
Dalam hal ini, pembuatan Nota kesepemahaman untuk Pengembangan Pemberdayaan Wirausaha Tenaga Kerja Indonesia Purna di Kulonprogo sebagaimana yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Yogyakarta yang ditandatangani oleh Deputi Perlindungan BNP2TKI dan Bupati Kulonprogo, dr. H. Hasto Wardoyo SpOG(K), patut diapresiasi. Keberadaan TKI Purna butuh adanya penguatan dan dukungan untuk mendorong gerakan kewirausahaan.
Agar lebih maksimal, gerakan kewirausahaan untuk TKI Purna ini harus menggandeng pihak-pihak lain, mulai dari komunitas bisnis, BUMD, dan lainnya. Dalam hal ini, keberadaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM juga bisa menjadi salah satu media partner dalam memberikan layanan pendampingan pada pengembangan kewirausahaan, baik bagi TKI Purna maupun pelaku UMKM lainnya.
Ke depannya, alangkah baiknya jika pengembangan gerakan wirausaha untuk TKI Purna dapat diarahkan untuk pengembangan produk lokal Kabupaten Kulonprogo. Melalui kerjasama antar lembaga dan komunitas, para TKI Purna dapat diberikan beragam keterampilan atau skill yang mendukung kegiatan kewirausahaan. Dengan demikian, para TKI Purna tidak lagi perlu kembali ke luar negeri, tetapi cukup mengembangkan usaha yang terdapat di daerah asal.
Akirnya, keberadaan daerah asal sebagai “lumbung” perekonomian memang harus dibangun oleh setiap elemen. Tidak hanya oleh segelintir orang, melainkan harus bergerak bersama-sama membangun perekonomian daerah. Semoga!.