PP No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran  bruto tertentu  mulai berlaku 1 Juli, termasuk bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan Koperasi.

Lebih jelasnya lagi dalam aturan final PP Nomor 46 itu, pemerintah memberlakukan pajak sebesar 1% pada sektor UMKM. Adapun perhitunganya bukan berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh, melainkan total omzet pada akhir tahun.

Dari sini, pemerintah mengklaim bahwa PP Nomor 46 ini merupakan keberpihakan pemerintah kepada UMKM.

Dengan lebih memudahkan perhitungan pajak serta tarif pajak yang lebih rendah daripada tarif normal yang sesuai dengan Pasal 17 UU PPh, sehingga pemerintah menampik tuduhan bahwa kebijakan tersebut tidak adil sebagaimana disebutkan oleh banyak pihak yang kontra terhadap penerapan PP Nomor 46 itu.

Wajar saja jika kita melihat bahwa kebijakan tersebut cukup banyak menuai kontra dan juga dikeluhkan oleh banyak pelaku UMKM. Ada kekhawatiran bahwa pemberlakuan pajak ini akan mengganggu kondisi usaha UMKM ke depannya.

Serta upaya pemerintah untuk menggairahkan UMKM dan Koperasi dalam membuka sektor tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan hanya menjadi harapan kosong.

Kekhawatiran ini pun cukup menguat jika kita melihat kondisi saat ini. Seperti kenaikan harga BBM baru-baru ini yang memberikan dampak ekonomi dan sosial yang cukup tinggi.

Ditambah lagi dengan tantangan persaingan pasar bebas Asia dalam Masyarakat Ekonomi Asean 2015 nanti yang juga akan memberikan kekhawatiran tersendiri bagi pelaku UMKM kita saat ini.

Persoalan ini pun semakin rumit lagi, jika kita melihat tidak ada kebijakan soal jaminan keberlangsungan pelaku UMKM atas beberapa kebijakan yang dulu juga sempat membuat pelaku UMKM ketar-ketir seperti penaikan upah minimum regional (UMP), penaikan tarif dasar listrik (TDL) serta penaikan BBM yang baru beberapa hari ini diberlakukan.

Artinya pemerintah seakan tutup mata serta hanya mengumbar janji akan memberikan kompensasi terhadap pelaku UMKM terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat kenaikan tersebut.

Inilah yang dikeluhkan oleh Ketua Forum UMKM di DIY Prasetyo Atmosutidjo. Ia mengatakan “kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM telah membuat harga bahan baku naik.

Sementara sampai saat ini belum ada kejelasan kompensasi apa yang akan diterima pelaku usaha. Meski nya pemerintah fokus masa lah ini, jangan malah menerapkan pajak bagi UMKM. (okezone.com, 12/6/2013).

Inilah permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah sebelum memberlakukan aturan tersebut. PP Nomor 46 ini harus bisa memberikan rasa keadilan bagi pelaku UMKM di negeri ini.

PAJAK DAN KEADILAN

Dalam pemberlakuan PP Nomor 46 tahun 2013 ini dalih pemerintah adalah sebagai bentuk untuk memudahkan UMKM dan kebijakan ini dikatakan sudah memenuhi azas keadilan.

Namun seyogyanya pemerintah juga harus mengingat dalam UU No 20 tahun 2008 mengamanahkan kepada pemerintah untuk mengembang kan UMKM agar terwujud struktur usaha yang adil dan berimbang. Namun kenyataannya, dalam proporsi usaha UMKM dengan usaha besar masih terdapat ketimpangan. Di mana proporsi UMKM mencapai 97% dan usaha besar 2,1%.

Jika di lihat dari unit usaha besar pada tahun 2010 yang berjumlah sekitar 4.800 unit dengan sumbangan terhadap PDB sekitar 43%. Hal ini berbeda dengan UMKM yang berjumlah mencapai 53 juta unit, tetapi sumbangan terhadap PDB sebesar 56%.

Dengan kondisi demikian jika pemerintah memaksakan untuk menerapkan pajak bagi usaha kecil sehingga akan semakin memperlebar ketimpangan antara UMKM dan usaha besar dalam struktur perekonomian, maka hal ini disebut oleh Fahmy Radhi sebagai sebuah pengingkaran terhadap UU No 20 tahun 2008. (Republika, 01/03/2012)

Selain itu, anggapan bahwa pemerintah yang telah memenuhi asas keadilan dalam kebijakan ini patut kita pertanyakan kembali. Apalagi jika dikaitkan dengan kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan perannya dalam mengatasi dampak krisis ekonomi.

Walaupun data menunjukkan bahwa sumbangan UMKM terhadap PDB lebih kecil, tetapi kemampuan UMKM menyerap tenaga kerja mencapai 99,4 juta tenaga kerja.

Sementara, usaha besar hanya mampu menyerap sekitar 2,8 juta pekerja (data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2010). Oleh karena itu, kita semua berharap jika pemerintah serius dalam memberikan dukungan terhadap UMKM tentu harus pula didukung dengan kebijakan yang berpihak pula kepada mereka.

Jangan sampai pemberlakuan peraturan tersebut justru memberikangairah pertumbuhan UMKM menurun. Sehingga tidak bisa dihindari lagi jika pengangguran dan kemiskinan akan menjadi
bahaya laten bagi perekonomian Indonesia.

Selain itu semua pihak harus segera dapat memberikan solusi untuk memecahkan persoalan ini jika ingin menjadikan Indonesia sebagai negara berbasis ekonomi kerakyatan dengan UMKM sebagai pilar utamanya.

Yuli Afriyandi (Artikel di muat di kolom opini Koran Bisnis Indonesia 02 Juli 2013)